Partai tak mungkin lepas dari bingkai NKRI. Bangsa Indonesia merdeka dengan jerih payah seluruh elemen dan anak bangsa. Nilai keindonesiaan itu yang harus dijaga kini.
BANGSA Indonesia sepakat mengagendakan sebuah perubahan besar dan menyeluruh dengan tajuk reformasi pada 1998. Arus besar tersebut memanggil anak-anak bangsa untuk turut mengikuti gelombang perubahan. Dalam ruh reformasi ini, lahir entitas politik baru bernama Partai Keadilan (PK) pada 20 April 1998 yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hari ini, partai itu genap berusia 19 tahun. Umur yang sama dengan usia reformasi di Republik ini. Kelahiran partai tersebut sekaligus pengingat sejarah penting perjuangan rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Keterbukaan salah satu buah reformasi di mana masyarakat Indonesia terlatih menerima perbedaan dalam bingkai persatuan.
Sebagai anak kandung reformasi dan menginjak usia dewasa, partai ini meneguhkan kematangan. Keterbukaan menjadi semangat yang digaungkan. Keterbukaan dalam arti merangkul berbagai kelompok dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebuah keniscayaan jika Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama dan kelompok. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Keberagaman adalah potensi. Tentu dengan catatan dipupuk dalam bingkai persatuan Indonesia. Bhineka tak boleh berdiri sendiri, tetapi harus dan wajib dirangkai dengan Tunggal Ika. Berbeda adalah kewajaran dan tunggal ika adalah perekatnya.
Kebhinekaan juga muncul dalam diri partai ini. Selama 19 tahun perjalanan diisi oleh berbagai individu yang fitrahnya tak bisa diseragamkan. Masing-masing memiliki kekhasan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada beragam suku, kelompok, golongan, agama di tubuh partai. Masing-masing tak mungkin melepaskan identitasnya. Tak hanya putih, kuning dan hitam, tetapi menampung segala warna; Aceh memiliki karakteristik, Papua mempunyai sesuatu yang khas, demikian halnya dengan JawaTengah. Semuanya warna itu dipersatukan dalam garis tegas: NKRI.
Partai tak mungkin lepas dari bingkai NKRI. Bangsa Indonesia merdeka dengan jerih payah seluruh elemen dan anak bangsa. Nilai keindonesiaan itu yang harus dijaga kini. Partai ini berada dalam garis terdepan dalam membela NKRI.
Kedaulatan NKRI prioritas bagi stakeholder. Sebab, partai ini adalah anak kandung dari bumi pertiwi bernama Indonesia, terus menggaungkan semangat khidmat untuk rakyat, semangat melayani. Melihat kebutuhan orang lain terlebih dahulu menjadi sebuah prioritas.
Harus ada napas khidmat dalam setiap aktivitas seluruh kader . Khidmat sejatinya sudah dilakukan keluarga besar sejak awal berdiri. Itulah alasan partai ini hadir dalam berbagai bencana. Yakni membiasakan diri menemani perjalanan mudik Lebaran sebagai hajat besar bangsa ini dengan berbagai posko.
Segala energi untuk kerja-kerja itu digerakkan oleh energi cinta untuk negeri, sekecil apapun aksi tersebut.
Level Khidmat
Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman dalam berbagai kesempatan menyebutkan setiap kader partainya wajib melakukan tiga level khidmat. Pertama pelayanan, kedua pemberdayaan dan advokasi, ketiga pembelaan. Dalam melakukan khidmat, PKS tidak memandang dari mana asal objek. Pesannya jelas; melayani, memberdayakan dan membela siapa saja yang mendapatkan ketidakadilan.
Subjeknya juga tak memandang level. Setiap keluarga besar partai mesti melakukan tiga level khidmat. Kader, simpatisan, pejabat publik dari PKS melakukan khidmat sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Tiga level khidmat yang digaungkan Presiden PKS itu selaras dengan sebuah filosofi besar di Jawa Melu handarbeni, meluhangrungkepi, mulat sarira ha ngrasa wani (ikut memiliki, ikut membela, melihat potensi diri untuk mengukur keberanian).
Ikut memiliki karena partai ini adalah bagian dari rakyat dan Indonesia. Bukan entitas lain yang sedang bertamu di Bumi Pertiwi. Ikut memiliki berarti seturut konsekuensi untuk turut menjaga, merawat dan membesarkan. Tentu saja bersama rakyat. Turut membela amat jelas dengan fungsi advokasi. Tugas pembelaan sudah dilakukan berbagai level kepemimpinan. Baik lewat struktur maupun lewat mimbar-mimbar parlemen dan pemerintahan daerah.
Kerja advokasi bukan kerja pembelaan membabi buta tanpa pertimbangan. Bukan pula asal berteriak demi mendapat perhatian. Kerja advokasi adalah kerja keberanian dengan segala pertimbangan. Mulat sariro hangrasa wani, melihat potensi diri untuk memunculkan keberanian. Selama 19 tahun PKS terus berusaha menjadikan diri bermanfaat bagi rakyat. (21)
—Hadi Santoso, Ketua Bidang Humas DPW PKS Jawa Tengah
