Pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP yang juga Bupati Boyolali, Seno Samodro, terkait harapannya agar Pilkada 2015 berlangsung fair play mendapat respons dari partai lain.
Melihat pengalaman pemilu legislatif (Pileg) tahun 2014 lalu, partai politik (parpol) justru berharap Seno konsisten dengan apa yang disampaikan.
Seperti disampaikan Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Boyolali, Syaifudin. “Sebagai masyarakat dan juga pimpinan partai politik, harapan Bupati agar pilkada berjalan fair play harus direspons secara positif karena itu harapan semua pihak,” kata Syaifudin, kepadaSolopos.com, Rabu (27/5/2015).
Namun di satu sisi dia mencibir pernyataan Bupati karena seolah-olah ditujukan kepada pihak lain. “Seakan-akan selama ini justru pihak lain yang tidak fair play,” ujar dia.
Jika Bupati bisa konsisten dengan apa yang diucapkan, kata Syaifudin, maka ke depan jangan sampai masyarakat tersandera dengan iming-iming uang Rp50.000 atau politik uang.
“Yang lebih penting, masyarakat pemilih bebas intimidasi, bebas ancaman mutasi atau risiko politik 50 km-70 km, dan jangan sampai ada mobilisasi birokrasi.”
KPU Wasit Baik
Dia juga berharap penyelenggara Pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menjadi wasit yang baik sehingga pilkada berjalan fair play sebagaimana harapan semua pihak.
Senada disampaikan Ketua DPD II Golkar Boyolali, Fuadi. “Lha memang yang selama ini tidak fair play itu siapa? Justru kami semua menghendaki yang demikian agar terpilih pemimpin yang benar-benar baik,” kata Fuadi.
Fuadi juga berharap Bupati Seno dan partai pendukungnya konsisten dengan apa yang disampaikan. “Kami tidak mau ada lagi yang namanya mobilisasi PNS, intimidasi, dan ancaman mutasi bagi birokrasi.”
Seperti diketahui sebelumnya, Seno menyatakan PDIP tidak gentar menghadapi koalisi besar enam parpol dalam Pilkada 2015. Seno justru berharap pilkada tahun ini bisa berlangsung fair play.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali, Karsino, menilai politisasi birokrasi selama menjelang pemilu legislatif tahun 2014, hanya rumor.
“PNS kan juga punya hak pilih sehingga dia juga berhak tahu visi misi calon bupatinya. Kalau PNS itu ingin mendengar dan mengetahui visi misi calon bupatinya kan tidak masalah, yang penting tidak kemudian memengaruhi dan mengajak untuk memilih calon tertentu,” jelas Karsino.
Dia mewanti-wanti PNS tidak terlibat dalam politik praktis. Seperti diketahui dalam pemilu legislatif lalu ada beberapa pejabat dan PNS yang sampai diperiksa Panwaslu karena diduga terlibat kegiatan politik.
“Harapannya untuk pilkada kali ini tidak ada. Menurut saya lumrah, jika ada camat menghadiri kampanye dalam kapasitasnya sebagai pemangku wilayah. Asal jangan ikut orasi, saya kira tidak masalah.”
Tidak ada komentar:
Posting Komentar