Kisruh Partai Golkar merembet ke daerah. Di Boyolali, Kubu Ical mengancam akan melaporkan Kubu Agung di bawah kepemimpinan Sutomo ke pihak berwajib bila menggunakan atribute parpol. Kubu Ical dibawah kepemimpinan Fuadi, mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak berwajib.
“SK Plt yang diterima Sutomo tidak sah, illegal,” tuding Fuadi, Jumat (12/6).
Fuadi menegaskan, sesuai dengan putusan PTUN terkait kepengurusan Partai Golkar, kembali pada putusan Munas Riau. Putusan Munas tersebut berlaku hingga 2015. Sehingga tampuk kepemimpinan DPD yang sah di Boyolali saat ini tetap di tangannya.
“Jadi kalau ada SK Plt atau apa, itu ilegal dan akan kami laporkan ke penegak hukum,” ancamnya.
Ditambahkan, dalam hal ini pihaknya sudah menyampaikan tembusan ke Polres Boyolali dan Satpol PP terkait kepengurusan DPD Golkar yang sah. Sehingga jika ada yang nekat mengatasnamakan Plt Ketua DPD Golkar selain dirinya, maka akan berurusan dengan yang berwajib.
Disisi lain, kubu Agung Laksono, yang ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Boyolali, Sutomo, mengakui mendapat amanah menjadi ketua Plt. Saat ini, sudah membentuk kepengurusan berjumlah 21 orang. Selain itu, juga sudah membentuk Plt pimpinan kecamatan di 19 kecamatan.
“Tapi kita tetap mengakomodasi kubu Ical,” tandasnya.
Dijelaskan, kepengurusan DPD akan dikukuhkan dalam Musda bersama yang digelar Minggu (14/6) di Solo. Selain Boyolali, sekaligus juga pengukuhan pengurus DPD Solo, Klaten, Sukoharjo dan Banjarnegara.
Sementara terkait dengan Pilkada 2015, pihaknya mengaku sudah siap. Namun akan bersikap realistis dengan kondisi Boyolali. Selain itu, juga tidak mau tahu dengan Koalisi Boyolali Bangkit (KBB) yang digagas Golkar kubu Ical. Saat ini lebih fokus ke kepengurusan yang baru.
“Kalau nanti KPU mengakui Golkar pimpinan Agung Laksono maka kami di daerah yang akan berperan. Kalau sebaliknya, silahkan saja mereka yang mengambil peran,” tandasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar