Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi Untuk Bekerja, Bukan Ngerjain Rabu

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyayangkan keputusan Menkumham, Yasona Laoli yang mengeluarkan surat keputusan mengaku kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol, sebagai kepengurusan Partai Golkar yang sah. Menurutnya ini adalah bentuk intervensi pemerintah atas permasalahan internal partai.

“Kita (Jokowi dan KMP—red) sebelumnya sudah membangun saling pengertian untuk tidak saling mengganggu dan mengintervensi diantara partai. Tapi sayangnya pemerintahan saat ini tidak berpegang pada komitmennya untuk melakukan itu dengan keluarnya keputusan kemenkumham terkait persoalan internal partai,” ujar Fahri menanggapi intervensi pemerintah dalam persoalan Partai Golkar di sela-sela kunjungan kerja di Papua Barat, melalui rilisnya yang diterima redaksi Fajar Online, Rabu (11/3).

Komitmen Itulah kemudian yang mebuat Presiden Jokowi dimudahkan dan bahkan didukung semua langkahnya. Dia pun mencontohkan betapa pembahasan APBNP di DPR yang tidak ada kesulitan dan diselesaikan dalam waktu dua hari saja.

“Kita juga tidak melakukan langkah-langkah yang mempersulit pemerintah misalnya dalam urusan kenaikan harga BBM dan isu-isu lainnya. Kemudahan yang kita berikan ini adalah dalam rangka untuk saling membantu,” tambahnya.

Dia menyindir Jokowi yang menetapkan semboyan 70 tahun Indonesia Merdeka “Ayo Bekerja” untuk benar-benar bekerja bukan malah ngerjain. “Ini bukan ayo bekerja, tapi ngerjain namanya,” tegas Politisi PKS ini.

Fahri menambahkan, seharusnya Yasona belajar dari kasus PPP. Keputusannya menetapkan kubu Romy dibatalkan pengadilan. “Anehnya keputusan PTUN yang menegaskan kemenangan kubu PPP Djan Faridz, tidak juga dikeluarkan suratnya oleh Yasona. Sementara untuk kasus Golkar, keputusan pengadilannya belum ada sudah suratnya dikeluarkan. Apa ini bukan bentuk ngerjain?,” Tanya Fahri.

Wasekjen PKS ini mengingatkan Presiden Jokowi untuk aware, sebab kalau langkah pembantunya yang salah dibiarkan maka politik saling “ngerjain” akan terus terjadi yang akan membuat proses pembangunan akan terganggu.

“Kalau yang sepeti ini terus dibiarkan maka keseliruhan proses pembangunan bisa terganggu dan kita tentunya tidak menginginkan hal itu terjadi. Apa yang dilakukan Menkumham akan membuat munculnya kembali polarisasi yaang selama ini sudah mulai hilang,” katanya.

Dia mengingatkan Jokowi sebagai eksekutor pembangunan bahwa jika pembangunan tidak berjalan, para politisi DPR tidak dirugikan. “Jadi saya minta kepada Jokowi perhatiannya. Saya gak tahu siapa yang suruh Yasona melakukan hal itu, tapi jelas ini akan mengganggu pemerintahan. Tapi tolong kembalikan, suasana kondusif. Perangnya politik nanti lagi dimulai 2018. Saya khawatir Jokowi gak tau terkait hal ini. Sekarang pertanyaannya siapa yang mendrive Yasona?,” tanyanya.

Presiden sebagai penanggungjawab harus menjaga dan tidak merusak suasana baik. Dia mengingatkan pesan politik Ketum PDIP, Megawati untuk tidak saling intervensi. “Ingat pesan politik Ibu Mega, bahwa cukup PDIP saja di era orde baru menjadi korban intervensi kekuasaan. PDIP sekarang jadi penguasa sama sekali tidak boleh melakukan apa yang pernah orang lain lakukan terhadap PDIP,” tandasnya.

fajar