Partai politik (parpol) di Indonesia dinilai perlu mereformasi struktur kelembagaan mereka demi menciptakan demokratisasi. Salah satu langkah mewujudkan reformasi parpol adalah membatasi masa jabatan ketua umum, sehingga tercipta regenerasi kepemimpinan."Regenerasi adalah kebutuhan untuk sehatnya organisasi," kata politikus mantan Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih melalui pesan singkatnya, Senin (30/5/2016).
Sebagai salah satu pilar demokrasi, parpol diharuskan rajin berkonsolidasi. Bila konsolidasi demokrasi berhasil, kata Fikri, akan terbentuk pemimpin yang sesuai dengan zamannya.
"Ada slogan positif dalam hal ini, pemimpin yang sukses adalah yang bisa mencetak generasi penerus yang lebih baik," ucapnya.sebagaimana dikutip lampost
Fikri mencontohkan regenerasi di PKS yang berjalan relatif lancar, bahkan senyap tanpa ada kegaduhan berarti di dalam partai itu. Jabatan Ketua Majelis Syura PKS yang nyaris tidak tergantikan, akhirnya juga bisa bergeser ke kader lain.
"Adanya tokoh yang menjadi simbol, baik internal maupun eksternal, itu harus kita akui ada. Tapi regenerasi berjalan, meskipun belum sempurna," beber dia.
Regenerasi kepemimpinan di PKS, lanjut Fikri, belum ideal dan merata. Beberapa pos masih belum ada pembaharuan.
"Tentu itu semata-mata lantaran partainya mengedepankan fungsi musyawarah di atas pendapat pribadi. Sehingga, bila ditanya apa kunci atau resepnya (pergantian ketum tidak gaduh)? Ya, karena PKS parpol yang seluruh kadernya dari atas hingga ke bawah mengutamakan ketaatan terhadap hasil musyawarah," terang dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar