Hingga Agustus 2014, serapan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) bidang infrastruktur masih sangat rendah, bahkan dibawah 20 persen. Kondisi ini dikhawatirkan
mengganggu pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan hal itu di komplek gedung DPR, Rabu (3/9). Menurut
Yudi, salah satu kementerian yang memiliki kinerja penyerapan anggaran terburuk adalah
kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).
“Dari laporan 4 kementerian dan 4 lembaga yang menjadi mitra kerja komisi, hanya kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Basarnas yang penyerapannya sudah lebihdari 50% dari pagu anggaran mereka. Sisanya, masih sangat rendah. Bahkan serapan anggaran di KPDT hanya 10,99%. Padahal ini sudah akhir kuartal ketiga tahun anggaran,” kata Yudi.
Rendanya penyerapan ini, kata Yudi, akan berdampak pada keterlambatan pembangunan infrastruktur dan bisa berakibat pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan K/L kepada komisi V DPR RI, realisasi serapan anggaran di Kementerian PU 45,46%, Kemenpera 50,16%, Basarnas 53,2%, BMKG 39,26%, dan BPWS 25,06%. Sementara capaian serapan anggaran terendah yaitu KPDT 10,99%, Perhubungan (kemenhub) 19,39% dan , Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) 20,25%.
Rendahnya serapan anggaran di tiga K/L tersebut, khususnya KPDT menunjukan buruknya kinerja dan perencanaan yang tidak cermat di masing-masing K/L. Ketika merancang anggaran untuk suatu proyek atau kegiatan, kata Yudi, semestinya semua hal sudah diperhitungkan, termasuk time table-nya.
“Aneh jika anggaran yang sudah direncanakan lama, tiba-tiba molor atau bahkan macet di
tengah jalan. Dan sudah menjadi kebiasan pemerintah kemudian menghabiskan sisa anggaran itu menjelang akhir tahun. Semua sibuk menggelar kegiatan di akhir tahun mulai lokakarya atau seminar dan kegiatan lain yang mungkin tidak terlalu penting. Cara penggunaan anggaran yang "asal habis" selalu berulang setiap tahun,” kata Yudi.
Untuk itu, Komisi V DPR RI merekomendasikan kepada mitra kerjanya untuk menggenjot kinerjanya agar pagu anggaran yang sudah ditetapkan bisa terserap optimal dan tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu, dalam raker komisi V dengan mitra kerja membahas RAPBN 2015, beberapa K/L mengungkapkan penyebab keterlambatan penyerapan anggaran salah satunya disebabkan karena permasalahan pembebasan lahan dan adanya penyesuaian desain/spek dengan kondisi
di lapangan. Hal ini menunjukan ketidakcermatan dalam perencanaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar