Boyolali — KPUD Boyolali benar-benar harus menghemat dalam pelaksanaan Pilkada Desember tahun ini. Pasalnya, anggaran yang diajukan ke Pemkab dipangkas habis-habisan. Dari pengajuan Rp 23 Miliar, hanya disetujui Rp 17,6 M oleh Pemkab.“Awalnya Kita mengajukan Rp 23 M, kemudian diminta dipadatkan menjadi Rp 20 M, sekarang yang disetujui hanya Rp 17,6 M, ya kita harap anggaran ini bisa mencukupi,” ungkap Ketua KPUD Boyolali, Siswadi Sapto, Kamis (5/3).
Dijelaskan, angka tersebut didapat dari sejumlah pengetatan berdasar kebutuhan riil Pilkada, antara lain dengan penggabungan sejumlah kegiatan dalam Pilkada sehingga mata anggaran bisa efektif. Salah satu item yang kemungkinan besar bisa dihemat adalah sosialisasi. Selain itu, KPUD juga akan mensiasati pengabungan tahapan menjadi satu tahapan.
“Kalau untuk honorer panitia jelas tidak mungkin dipangkas, padahal untuk honor hampir 70% anggaran masuk ke pos honor panitia,” tambahnya.
Berdasar pengalaman sebelumnya, anggaran Pilkada banyak terserap serta untuk honor tim adhoc seperti petugas KPPS, PPS, dan PPK yang diasumsikannya bisa mencapai 70 persen dari kebutuhan anggaran serta untuk pengadaan logistik. Selain dari APBD, anggaran Pilkada kali ini juga didanai APBN. Berdasarkan regulasi, anggaran dari APBN ini berkaitan dengan pembiayaan pada masa kampanye seperti pengadaan alat peraga, serta kegiatan debat antar calon.
“Untuk pelaksanaan tahapan Pilkada belum ada jadwal dari KPU Pusat. KPU daerah baru diminta untuk berkoordinasi dengan Pemda untuk pembahasan anggaran,” lanjutnya.
Asisten Pemerintahan Setda Boyolali Untung raharjo membenarkan besaran anggaran yang sudah disepakati. Sebelumnya, KPU Boyolali meminta anggaran sebear Rp 23,8 miliar. Tapi setelah dicermati bersama-sama, anggaran bisa ditekan menjadi 17,6 miliar.
“Dari jumlah tersebut kemungkinan ada anggaran yang tidak digunakan. Seperti anggaran untuk verifikasi calon independen. Kalau tak ada calon independen, maka anggaran tak dipakai,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar